RSS

Arsip Kategori: Uncategorized

Daftar Masalah PTK Tidak dapat di SKTP kan

Permasalahan Penyebab Penyelesaian
Jam Linier Kurang 1 Kelebihan Guru Redistribusi Guru (permendikbud No. 62 Tahun 2013),Ambil JJM di sekolah lain
2 Salah Memasukkan JJM Perbaiki di Aplikasi Dapodik
3 Salah Kode Bidang Studi pada Sertifikat Meminta Surat Keterangan dari LPTK tentang kesalahankode bidang
4 Mulok belum diakui Kirimkan Perda Gubernur /  SK  Bupati Tentang Mulokyang diterapkan
Tidak Terdaftar di Dapodik 1 NUPTK tidak valid pada Data Kelulusan Perbaiki NUPTK melalui aplikasi Simtun
2 NUPTK Tidak valid pada Dapodik Perbaiki NUPTK melalui Aplikasi Dapodikdas, lalu kirim Sinkron / BSD
3 Kelulusan sudah tidak aktif mengajar Non Aktifkan melalui Apikasi Simtun
4 NUPTK Baru Usulkan ke P2TK agar diakui
– KTP / Ijazah
NIP tidak sinkron dengan tgl Lahir 1 Pengisian Tgl Lahir atau NIP salah Perbaiki NIP dan Tanggal Lahir melaui aplikasi dapodik
2 Kesalahan NIP dari BKD Usulkan Valiidasi NIP Tidak sinkron melalui SimTun
Tidak ada Sekolah Induk 1 Tidak mencentang sekolah induk pada dapodik Perbaiki pada Aplikasi dapodik, pada bagian PTKTerdaftar
2 Belum mengisi dapodik pada Sekolah Induk Isi data pada sekolah Induk
Belum mengisi JJM semester 2 1 Pembelajaran belum diisi untuk semester 2 (2013/2014) Lengkapi data pembelajaran pada aplikasi dapodik
NIP Harus 18 digit 1 Kesalahan pengisian NIP Perbaiki NIP dan Tanggal Lahir melaui aplikasi dapodik
2 Belum punya NIP baru Usulkan Valiidasi NIP Tidak sinkron melalui SimTun
Murid Belum terdaftar di Rombel 1 Belum memasukkan Murid ke dalam Kelas/Rombel Perbaiki pada Aplikasi dapodik
Pangkat Golongan tidak diketahui 1 Pengsian Pangkat Golongan belum benar masukkan Riwayat Gaji Berkala dan Riwayat Kepangkatansecara lengkap pada Dapodik
Honor Sekolah Belum diakui 1 Honor Sekolah di Sekolah Negeri Tidak diakui Mutasi ke Sekolah Swasta Menjadi GTY
Lembaga Pengangkat Tidak diakui 1 Lembaga pengangkat Bukan Ketua Yayasan/KepalaDaerah
Sumber Gaji Tidak diakui 1 Sumber Gaji yang diakui adalah APBD/APBN/Yayasan
Sudah Pensiun 1 Memasuki usia 60 Tahun Non Aktifkan melalui Apikasi Simtun

 

Permasalahan Lain Penyebab Penyelesaian
Tugas Tambahan Belum Valid 1 Kelebihan Guru Redistribusi Guru (permendikbud No. 62 Tahun 2013),Ambil JJM di sekolah lain
2 belum mengisi TMT Tugas Tambahan Perbaiki TMT pada aplikasi Dapodik
3 Belum mengisi No SK TugasTambahan Perbaiki No sk pada aplikasi Dapodik
Guru BK belum memenuhi Syarat 1 Kelebihan Guru BK Ambik JJM tambahan di sekolah lain
2 Murid belum dimasukkan ke Rombel Perbaiki mapping murid pada aplikasi dapodik
Gaji Pokok Belum sesuai 1 Guru PNS pengisian Riwayat Kepangkatan dan GajiBerkala belum benar Jika Sudah SK bisa diperbaiki pada saat pencairan
2 Guru Non PNS Inpassing gagal diverifikasi Ajukan Perbaikan dengan menyerahkan SK inpassingyang sudah dilegalisir
NUPTK bentrok 1 NUPTK dipakai bersama sehingga salah satu tidak bisamasuk sistem Ajukan perbaikan dengan menyerahkan dokumenlengkap
JJM Terkunci 1 JJM Guru Sudah SK akan terkunci dan tidak dapatdipindahkah ke Guru Lain Jika karena kesalahan pengisian bisa ajukan perbaikandengan mengirimkan
1 Surat Keterangan yg di ttd kepsek (materai 6000)
2 SK Pembagian Jam mengajar lengkap
Mutasi Kemenag 1 Data kelulusan belum terdaftar Pengajuan penambahan data kelulusan harus dilengkapi
1 Verifikasi NRG dari  Pusbangprodik (gedung D lanyai 14)
2 Surat Pemberhantian Tunjangan Profesi dari Kemenag
3 Surat Pengantar Dinas Pendidikan
Mutasi Dikmen/PAUD 1 Data Kelulusan belum terdaftar Pengajuan penambahan data kelulusan harus dilengkapi
1 Verifikasi NRG dari  Pusbangprodik (gedung D lanyai 14)
2 Surat Keterangan dari Dinas bahwa ybs Tidak diajukanTunjangan Profesi nya Ke dikmen/Paud
3 Surat Pengantar Dinas Pendidikan

Dwnload : Daftar Masalah PTK Tidak dapat di SKTP kan

Materi validasi Pengisian Dapodikdas : Catatan Validasi Pengisian Dapodikdas

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 24, 2014 in Uncategorized

 

PENGISIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 SMP PADA APLIKASI DAPODIKDAS

Dasar Pembagian Tugas Mengajar Kurikulum 2013 SMP

Tugas JJM Jenis JJM
Pendidikan Agama 3 Wajib
PKn 3 Wajib
Bahasa Indonesia 6 Wajib
Matematika 5 Wajib
IPA 5 Wajib
IPS 4 Wajib
Bahasa inggris 4 Wajib
Seni Budaya 3 Wajib
PJOK 3 Wajib
Prakarya 2 Wajib
Jumlah 38

Matapelajaran Muatan Lokal (Mulok)

Pada kurikulum 2013, mata pelajaran muatan lokal pada jenjang SMP melebur dalam salah satu diantara mapel Seni Budaya,PJOK atau Prakarya. Namun jika Muatan Lokal diajarkan oleh guru tersendiri diluar ketiga mapel tersebut dibolehkan menambahkan matapelajaran Muatan Lokal dengan alokasi waktu 2 jam sebagai Jam Wajib Tambahan (Total 40 jam)

Guru Keterampilan pada kurikulum 2013

Guru guru dengan bidang studi sertifikasi Keterampilan dapat mengajar matapelajaran Prakarya pada rombel yang sudah menerapkan Kurikulum 2013

Guru TIK pada kurikulum 2013

Fungsi guru TIK pada kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP, dimana Guru TIK tidak mengajarkan Mapel khusus TIK pada rombel yang menerapkan Kurikulum 2013. Tugas Guru TIK seperti yang diamanatkan dalam permendikbud  No. 68 Tahun 2014 adalah :

Melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada peserta didik dalam rangka :

  1. Mencari, mengolah, menyimpan dan menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran.
  2. Pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat dan kepribadian peserta didik dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk mengeksplorasi sumber belajar.

Syarat Akademik Guru TIK

  • Memiliki ijazah S1 atau D-IV dalam bidang Teknologi Informasi
  • Memiliki sertifikat pendidik dalam bidang TIK atau KPPI

Ketentuan Peralihan

  1. Guru TIK yang bersertifikat pendidik TIK namun tidak memiliki ijazah S1/DIV dalam bidang Teknologi Informasi dapat menjalankan tugas sebagai Guru TIK sampai 31 Desember 2016, dengan tetap mendapatkan Tunjangan Profesinya.
  2. Guru TIK yang bersertifikat pendidik TIK namun tidak memiliki ijazah S1/D-IV dalam bidang Teknologi Informasi harus disertifikasi sesuai kualifikasi akademik S1/D-IV nya paling lambat 31 Desember 2016.

Beban Tugas Guru TIK pada Kurikulum 2013

Beban Tugas Guru TIK adalah 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan. Jika Guru TIK memiliki Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah maka beban tugas adalah minimal 40 peserta didik pada sekolah induk. Sedangkan Guru TIK yang memiliki Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah maka beban tugas Guru tersebut adalah minimal 80 peserta didik.

Guru BK pada kurikulum 2013

Beban Tugas Guru BK adalah 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan. Jika Guru BK memiliki Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah maka beban tugas Guru tersebut adalah minimal 40 peserta didik. Sedangkan Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah maka beban tugas Guru tersebut adalah minimal 80 peserta didik.

 

Pengisian pembelajaran pada Aplikasi Dapodikdas 2013

Jam Wajib (38 jam)

Tugas JJM
Pendidikan Agama 3
PKn 3
Bahasa Indonesia 6
Matematika 5
IPA 5
IPS 4
Bahasa inggris 4
Seni Budaya 3
PJOK 3
Prakarya 2

 

Jam Wajib Tambahan (2 jam)

Tugas JJM
Muatan Lokal 2

 

Jam Tambahan

Tugas Beban Tugas
Guru BK Akumulasi jumlah murid yang didaftarkan ke dalam Rombel
Guru TIK Akumulasi jumlah murid yang didaftarkan ke dalam Rombel

Sumber : http://andhin.net/2014/09/10/pengisian-pembelajaran-kurikulum-2013-smp-pada-aplikasi-dapodikdas/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 24, 2014 in Uncategorized

 

PENGISIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 SD PADA APLIKASI DAPODIKDAS

Sekolah Dasar

Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar secara umum adalah sebagai berikut :

Kelas 1

Tugas JJM Jenis JJM
Guru Kelas 22 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Jumlah 30  

Untuk memenuhi kewajiban 24 Jam, Guru Kelas 1 diperbolehkan menambah 2 Jam Pelajaran untuk pendalaman materi.

Kelas 2

Tugas JJM Jenis JJM
Guru Kelas 24 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Jumlah 32  

 

Kelas 3

Tugas JJM Jenis JJM
Guru Kelas 26 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Jumlah 34  

nb : Belum diterapkan tahun ini.

Kelas 4,5 dan 6

Tugas JJM Jenis JJM
Guru Kelas 28 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Jumlah 36  

nb : Untuk Kelas 6 belum diterapkan tahun ini

Jika Kepala sekolah mengajar pada rombel tersebut maka dapat mengambil jam Guru Kelas, pembagian jjm menjadi sbb :

Tugas JJM Jenis JJM
Guru Kelas 26 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Kepala Sekolah (Guru Kelas) 2 Wajib
Jumlah 36  

 

Karena pelajaran Guru Kelas bersifat tematik maka pembagian tema mengajar antara Kepala Sekolah dengan Guru Kelas harus dikordinasikan.

Pengisian Pada Aplikasi Dapodikdas.

Sejatinya pengisian pembelajaran pada aplikasi Dapodikdas mengikuti pembagian jam mengajar seperti diatas, namun karena masih terdapatnya beberapa pembatasan, maka pengisian pembelajaran dapat disesuaikan sbb :

  1. Jika guru kelas mengajar lebih dari 24 Jam, maka kelebihan mengajar dapat diisi sebagai Jam Wajib Tambahan
  2. Kepala Sekolah yang mengajar 2 jam Guru Kelas dapat diisi sebagai Jam Wajib Tambahan
  3. Karena Pelajaran Guru Kelas bersifat tematik, maka pengisian Nama Mapel Lokal dapat diisi apa saja.

Mata Pelajaran  Muatan Lokal pada SD

Pada dasarnya Pelajaran Muatan Lokal  (mulok) menjadi kewajiban Guru Kelas untuk mengajarkannya. Namun dengan adanya Permendikbud No. 81A yang memberi ruang tersendiri bagi pelajaran mulok maka diperbolehkan pelajaran ini diajarkan oleh Guru tersendiri dengan alokasi waktu 2 jam (diluar jjm Guru Kelas).

Contoh pembelajaran kelas 4/5/6 yang menerapkan Mulok sebagai pelajaran tersendiri

Tugas JJM Jenis JJM
Guru Kelas 26 Wajib
PJOK 4 Wajib
Guru Agama 4 Wajib
Kepala Sekolah (Guru Kelas) 2 Wajib
Muatan Lokal 2 Wajib Tambahan
Jumlah 38  

 

Pengisian Pada Aplikasi Dapodikdas.

Muatan lokal dimasukkan sebagai Jam Wajib Tambahan dengan alokasi waktu 2 Jam Pelajaran.

Sumber : http://andhin.net/2014/09/07/pengisian-pembelajaran-kurikulum-2013-pada-aplikasi-dapodikdas/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 24, 2014 in Uncategorized

 

DASAR HUKUM PROGRAM INDUKSI UNTUK GURU PEMULA

KUTIPAN
Permendiknas No. 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula

Pasal 1

1. Program induksi bagi guru pemula yang selanjutnya disebut program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.

2. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

3. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

4. Pembimbing adalah guru profesional berpengalaman yang diberi tugas untuk membimbing guru pemula dalam melaksanakan program induksi.

5. Kepala sekolah/madrasah adalah kepala Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/RA/TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) tempat guru pemula bertugas.

6. Pengawas adalah pengawas TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK yang menyelenggarakan program induksi.

7. Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dilakukan oleh guru pemula.

8. Sertifikat program induksi yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat yang menyatakan bahwa peserta program induksi telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik.

9. Direktorat jenderal adalah direktorat jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.

10. Penyelenggara pendidikan adalah lembaga yang secara hukum merupakan pemilik sah dari sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3

Pasal 2

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:

a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan

b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 3

Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Peserta program induksi adalah:

a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;

b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;

c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 5

(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:

a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;

b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;

c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

(2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 6

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 7

(1) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.

(3) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.

(4) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.

(5) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.

(6) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.

(7) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.

Pasal 8

(1) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.

(2) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.

(3) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 9

(1) Penilaian terhadap kinerja guru pemula dilakukan pada akhir masa program induksi.

(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana ayat (1) merupakan hasil kesepakatan pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas;

(3) Hasil penilaian kinerja guru pemula berupa nilai dengan kategori amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang, yang selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat.

(4) Kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama setempat menerbitkan sertifikat bagi guru pemula yang memiliki kinerja paling kurang kategori baik.

Pasal 10

(1) Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru.

(2) Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang belum mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dapat mengajukan masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru.

(4) Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila telah memiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).

(5) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru.

(6) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang belum mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dapat mengajukan masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, tidak dapat diangkat menjadi guru tetap.

(8) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang tidak mencapai nilai kinerja dengan kategori baik dalam masa perpanjangan, dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru.

(9) Guru pemula yang berstatus bukan PNS, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana ayat (8), dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru apabila telah memiliki nilai kinerja paling kurang kategori baik pada tahun berikutnya yang dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).

Pasal 11

(1) Direktorat jenderal melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.

(2) Dinas pendidikan provinsi atau kantor wilayah kementerian agama melaksanakan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.

(4) Penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

(5) Direktorat jenderal memberikan bimbingan teknis terhadap implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.

(6) Dinas pendidikan provinsi/kantor kementerian agama memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.

(7) Dinas pendidikan atau kantor kementrian agama kabupaten/kota memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.

(8) Penyelenggara pendidikan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi guru pemula pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12

Setiap sekolah/madrasah wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan program induksi yang lebih rinci diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 24, 2014 in Uncategorized

 

PLPG 2014 RAYON 114 UNESA – GELOMBANG 5

PLPG 2014 Rayon 114 UNESA Gelombang 5 dilaksanakan pada 11 s.d. 19 September 2014

Check in 10 September 2014 mulai pukul 14.00 WIB

PERHATIAN : Peserta yang diberi tanda khusus (kolom paling kanan) WAJIB mengikuti UKA (Uji Kompetensi Awal)

Download :

Informasi PLPG 2014 Rayon 114 UNESA bisa dilihat di http://sg.unesa.ac.id

 
 
Gambar

INFORMASI PENGIRIMAN BERKAS KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2014 (INPASSING GURU BUKAN PNS)

Mekanisme Pemberkasan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat (Inpassing) bagi Guru Bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014

(Sumber : Surat Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Nomor : 3649/.C5.1/LL/2014, tanggal 7 Agustus 2014)

 

  1. Semua Guru yang akan mengikuti proses Inpassing harus mengisi Data Dapodik dengan benar sesuai dengan kondisinya dan telah dinyatakan valid oleh sistem.
  2. Berdasarkan Data Dapodiknas tersebut, guru akan diseleksi untuk menentukan prioritas berdasarkan status kepemilikan Sertifikat Pendidik, Usia, Masa Kerja, dan Pemenuhan Beban Kerja.
  3. Setelah itu, guru yang mendapat prioritas untuk Inpassing akan diberi Nomor Urut dan dicetak sebagai bukti terpanggil untuk Inpassing dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen yang harus dikirim ke Direktur Pembinaan PTK Dikdas, dapat dicek melalui laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id.
  4. Pemanggilan guru untuk disetarakan jabatan dan pangkatnya dilakukan dengan beberapa tahap melalui laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id.
  5. Bagi guru yang diumumkan di laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id, harus mengumpulkan berkas paling lambat minggu akhir bulan September 2014.
  6. Kepala Sekolah membuatkan Surat Pengantar (Format-1) dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan alamat PO Box 1316 JKS 12013.
  7. Pengiriman berkas disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui fasilitas Lembar Transkrip Data (LTD) / Info PTK yang dapat diakses di bagian Info Guru melalui laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id.
  8. Guru yang mengirimkan berkas padahal tidak termasuk yang terpanggil seperti pada angka 3, maka berkas tidak akan diproses serta tidak masuk dalam Daftar Informasi Progress pemberian kesetaraan pangkat dan jabatan yang diumumkan di laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id.
  9. Seluruh informasi terkait dengan proses penyetaraan jabatan dan pangkat GBPNS berupa mekanisme Inpassing, persyaratan dan contoh dokumen disampaikan melali laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id.

 

Penjelasan Teknis Kesetaraan Jabatan dan Pangkat (Inpassing) bagi Guru Bukan PNS Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014

(Sumber : ADMIN P2TK DIKDAS)

 

Dalam tahap 1 kita memanggil 20.000 PTK. Kita melakukan perangkingan dengan pola sudah sertifikasi, blm memiliki sk inpassing, umur dan masa kerja

WORO WORO UNTUK SELURUH GURU DIKDAS (SD, SMP, SLB) KHUSUSNYA BAGI GURU BUKAN PNS YANG BELUM MEMILIKI SK INPASING DAN SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK

LEMBAR INFO PTK SUDAH DALAM PROSES MENGAMBILAN DATA HASIL SINKRONISASI DAPODIK

LEMBAR INFO PTK SUDAH MENYAJIKAN DAFTAR NOMOR PANGGIL PTK YANG MASUK DALAM PROSES PEMBERKASAN KESETARAAN PANGKAT DAN JABATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS) ATAU YANG LEBIH FAMILIAR INPASSING

SILAHKAN LOGIN BAGI YANG INGIN MENGETAHUI APAKAH MASUK PADA PERIODE CETAK TAHAP 1 DENGAN LOGIN NRG (NOMOR REGISTRASI GURU) JELAS BERARTI PERIODE AWAL ADALAH BAGI GURU YANG SUDAH BERSERTIFIKAT PENDIDIK

UNTUK LEBIH JELAS NYA IKUTI ALUR GAMBAR BERIKUT

  1. MASUK KE LINK LEMBAR INFO PTK DI

- http://223.27.144.195:8081/
http://223.27.144.195:8082/
http://223.27.144.195:8083/
http://223.27.144.195:8084/
http://223.27.144.195:8085/

atau ke http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id/

  1. BAGI GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK YANG INGIN MENGETAHUI DAFTAR NOMOR PANGGIL SILAHKAN LOGIN MENGGUNAKAN NRG
  2. PRINT LEMBAR IDENTITAS PENGUSUL (LIP) LALU LENGKAPI BERKAS SESUAI DENGAN YANG DI SYARATKAN SETELAH ITU KIRIM BERKAS KE ALAMAT

Alamat Pengiriman Berkas disampaikan kepada :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud
dengan alamat: PO Box 1316 JKS 12013

INGAT BERKAS YANG KAMI TERIMA UNTUK DI PROSES HANYA YANG SUDAH MELAMPIRKAN LEMBAR IDENTITAS PENGUSUL (LIP) DAN HANYA DIKIRIM MELALUI ALAMAT YANG SUDAH TERTERA

INFO INPASSING DIKDAS

 

 
 

PLPG 2014 RAYON 114 UNESA – GELOMBANG 4

PLPG 2014 Rayon 114 UNESA Gelombang 4 dilaksanakan pada 30 Agustus s.d. 07 September 2014

Check in 29 Agustus 2014 mulai pukul 14.00 WIB

PERHATIAN : Peserta yang diberi tanda khusus (kolom paling kanan) WAJIB mengikuti UKA (Uji Kompetensi Awal)

Download :

Informasi PLPG 2014 Rayon 114 UNESA bisa dilihat di http://sg.unesa.ac.id

 
 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 290 pengikut lainnya.